Meta, perusahaan induk dari Facebook, Instagram, dan Threads, telah mulai memblokir pengguna untuk membagikan tautan ke ICE List, sebuah situs web yang mengumpulkan nama-nama karyawan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS). Situs yang dibuat oleh Dominick Skinner ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban agen-agen tersebut atas tindakan mereka di komunitas imigran dan dugaan kekerasan terhadap warga AS.
Selama lebih dari enam bulan, tautan tersebut beredar secara bebas di platform Meta, tetapi pada Senin malam, membagikan tautan tersebut memicu pemblokiran. Meskipun WhatsApp, yang juga dimiliki oleh Meta, tetap tidak terpengaruh, pengguna yang mencoba memposting di Facebook, Instagram, dan Threads menerima pesan tidak jelas yang mengutip pelanggaran Pedoman Komunitas atau sekadar menemukan tautannya hilang sama sekali.
Konteksnya: Pemblokiran ini terjadi di tengah pengawasan ketat terhadap agen ICE dan DHS. Para aktivis telah melacak aktivitas mereka secara online sebagai respons terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan, sementara pemerintahan Trump sebelumnya menekan perusahaan-perusahaan teknologi untuk menghentikan upaya-upaya tersebut. ICE List sendiri sempat viral awal bulan ini dengan klaim bocornya daftar 4.500 pegawai DHS. Analisis WIRED menemukan bahwa sebagian besar informasi berasal dari sumber yang tersedia untuk umum, seperti profil LinkedIn.
Juru bicara Meta Andy Stone membenarkan pemblokiran tersebut dengan merujuk pada kebijakan yang melarang berbagi informasi identitas pribadi dan meminta data tersebut dari orang lain. Namun, pembuat situs tersebut, Skinner, berpendapat bahwa ICE List telah beroperasi secara terbuka selama berbulan-bulan tanpa masalah, dan perubahan mendadak tersebut mencurigakan, mengingat ikatan kepemimpinan Meta dengan pemerintahan sebelumnya.
Implikasi yang Lebih Luas: Tindakan ini menyoroti meningkatnya ketegangan antara platform teknologi, transparansi penegakan hukum, dan perlindungan privasi. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa Meta memutuskan untuk menerapkan aturan tersebut sekarang. Sementara itu, perusahaan teknologi lainnya juga menghadapi tekanan serupa dari lembaga pemerintah untuk membatasi akses terhadap informasi tertentu.
Tindakan ini memicu reaksi balik dari para aktivis online, yang menuduh Meta memprioritaskan anonimitas agen ICE dibandingkan keselamatan dan akuntabilitas mereka yang terkena dampak tindakan mereka. Insiden ini juga menambah perdebatan yang lebih luas mengenai sensor perusahaan, khususnya dalam kasus di mana kepentingan publik atau aktivisme berbenturan dengan kepentingan institusi.
Insiden ini menggarisbawahi betapa cepatnya platform teknologi dapat mengubah akses terhadap informasi, dan mengapa para aktivis harus tetap waspada dalam membela transparansi dan akuntabilitas.
