Administrasi Jaminan Sosial (SSA) dilaporkan memberi tahu staf untuk mengungkapkan rincian janji temu langsung kepada agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE). Pergeseran ini menandai meningkatnya tingkat kerja sama antara SSA dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), lembaga induk ICE, yang meningkatkan kekhawatiran mengenai kepercayaan dan aksesibilitas bagi populasi rentan.
Petunjuk Baru Menimbulkan Kekhawatiran Privasi
Menurut seorang karyawan SSA yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, para pekerja telah diinstruksikan secara lisan untuk memberi ICE tanggal dan waktu janji temu langsung yang dijadwalkan. Meskipun sebagian besar interaksi SSA terjadi dari jarak jauh, beberapa individu—termasuk mereka yang memerlukan penerjemah atau mereka yang memverifikasi kelayakan untuk mendapatkan manfaat—masih datang ke kantor secara langsung.
Praktik ini mengkhawatirkan karena nomor Jaminan Sosial diberikan kepada warga negara AS dan penduduk sah, yang berarti individu tidak berdokumen yang mencari bantuan mungkin berisiko. Arahan ini mengabaikan protokol yang sudah ada untuk keterlibatan penegakan hukum, sehingga berpotensi menghindari dokumen dan pengawasan standar.
Pola Berbagi Data di Bawah Pemerintahan Trump
SSA telah berbagi data dengan ICE sejak paruh kedua masa jabatan Presiden Trump. Pada bulan April, WIRED melaporkan bahwa pemerintah telah mengkonsolidasikan informasi sensitif dari berbagai lembaga federal, termasuk SSA, DHS, dan IRS. Pada bulan November, SSA secara terbuka mengakui berbagi “informasi kewarganegaraan dan imigrasi” dengan DHS.
Namun, arahan saat ini untuk berbagi waktu janji temu melampaui kesepakatan sebelumnya. Leland Dudek, mantan komisaris SSA, menggambarkan hal ini sebagai “sangat tidak biasa,” dan menekankan bahwa SSA harus menjadi tempat yang aman bagi semua orang, tanpa memandang status imigrasi.
Tantangan Hukum dan Mengikis Kepercayaan Masyarakat
Praktik ini menghadapi kendala hukum: pada bulan November, seorang hakim federal di Massachusetts memutuskan bahwa IRS dan SSA tidak membagikan data pembayar pajak kepada ICE. Namun demikian, peningkatan kolaborasi SSA dengan ICE berisiko merusak kepercayaan masyarakat, karena individu mungkin ragu untuk mencari manfaat penting jika mereka takut akan dampak buruknya.
Seperti yang Dudek peringatkan, kerja sama SSA dengan ICE mengurangi nilainya sebagai penyedia layanan yang netral. Kurangnya transparansi seputar kebijakan ini—yang dikomunikasikan secara lisan dan bukan melalui pembaruan resmi—meningkatkan kekhawatiran bahwa SSA akan mengabaikan safeguards yang sudah ada.
Perluasan pembagian data SSA dengan ICE menunjukkan perubahan signifikan dalam strategi penegakan hukum, yang berpotensi membahayakan peran lembaga tersebut sebagai jaring pengaman publik.
