Pimpinan Partai Republik di DPR telah mengeluarkan proposal legislatif baru untuk mengesahkan kembali Pasal 702 Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing (FISA). Meskipun RUU tersebut mencakup berbagai langkah pengawasan, para kritikus berpendapat bahwa RUU tersebut gagal mengatasi masalah inti: kemampuan agen federal untuk menggeledah komunikasi warga Amerika tanpa surat perintah—sebuah praktik yang diputuskan oleh pengadilan federal sebagai inkonstitusional tahun lalu.
RUU yang diusulkan bertujuan untuk memperpanjang program pengawasan selama tiga tahun. Hal ini menyusul kegagalan upaya pekan lalu untuk mendapatkan perpanjangan masa jabatan selama 18 bulan, yang digagalkan oleh pemberontakan di dalam partai Republik.
Inti Kontroversi: Bagian 702
Pasal 702 dirancang untuk memungkinkan pemerintah mengumpulkan intelijen asing. Namun, hal ini telah menjadi titik api bagi kekhawatiran kebebasan sipil karena adanya kejadian yang terdokumentasi di mana agen federal menggunakan database untuk memantau:
– Pengunjuk rasa keadilan rasial
– Donor politik
– Jurnalis
– Anggota Kongres yang sedang duduk
Laporan terbaru semakin memperkuat kekhawatiran ini. Misalnya, The New York Times mengungkapkan bahwa agen FBI menelusuri database federal mengenai reporter Elizabeth Williamson setelah dia meliput kehidupan pribadi Direktur FBI. Meskipun Biro belum mengonfirmasi apakah data Pasal 702 digunakan dalam kasus tersebut, insiden tersebut menyoroti potensi penyalahgunaan dalam rumah tangga.
Menganalisis Tindakan Pengawasan “Baru”.
RUU yang ada saat ini memperkenalkan beberapa ketentuan yang tampaknya memperketat kontrol terhadap FBI, namun para analis berpendapat bahwa reformasi ini mungkin hanya sekedar hiasan belaka.
1. Kesenjangan Pengawasan
Bagian 2 mewajibkan FBI untuk memberikan pembenaran bulanan atas pertanyaan yang melibatkan identitas Amerika kepada Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI). Namun, perubahan ini terjadi setelah Kantor Audit Internal (OIA) milik FBI ditutup. Kantor ODNI yang mengambil alih peran ini mempunyai staf yang jauh lebih sedikit, tidak mempunyai wewenang untuk melakukan panggilan pengadilan, dan tidak dapat menekan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas. Selain itu, para pengacara yang bertugas melakukan peninjauan ini baru-baru ini telah direklasifikasi menjadi pegawai “sekehendak hati”, yang berarti mereka dapat dipecat karena melaporkan aktivitas pemerintah yang tidak pantas.
2. Celah “Niat”.
Bagian 3 mengancam pegawai FBI dengan hukuman penjara karena “dengan sadar dan sengaja” melanggar aturan penyelidikan. Meskipun hal ini terdengar ketat, para ahli hukum mencatat bahwa “disengaja” adalah salah satu batasan tertinggi dalam hukum pidana. Secara historis, FBI menghindari penuntutan atas pelanggaran di masa lalu dengan mengaitkannya dengan “pelatihan yang tidak memadai” atau “kesalahan yang tidak disengaja,” yang secara efektif mengabaikan standar ini.
3. Label “Amandemen Keempat”.
Mungkin yang paling kontroversial adalah Bagian 4, yang secara eksplisit menyebutkan “Persyaratan Amandemen Keempat”. Para kritikus, termasuk para pendukung Partai Demokrat, menyebut hal ini sebagai “penipuan legislatif.” Mereka berpendapat bahwa judul tersebut dirancang untuk menyesatkan anggota parlemen agar percaya bahwa mereka memberlakukan perlindungan konstitusional, padahal kenyataannya, bagian tersebut hanya menyatakan kembali tindakan yang sudah ilegal.
4. Perubahan Struktural Terbatas
Meskipun Bagian 6 mengalihkan wewenang untuk menyetujui pertanyaan tertentu dari penyelia FBI ke pengacara, para pengacara ini tetap menjadi bagian dari angkatan kerja yang rentan “sesuai keinginan”. Selain itu, Bagian 7 mengamanatkan audit GAO, namun karena audit tersebut tidak mengikat dan bergantung pada komunitas intelijen yang menyediakan akses terhadap data teknis, efektivitasnya masih belum pasti.
Medan Pertempuran Politik
RUU ini menuai kritik tajam dari kedua belah pihak. Senator Ron Wyden menggambarkan undang-undang tersebut sebagai “stempel” yang menggantikan transparansi nyata dengan “reformasi palsu.”
Di DPR, Perwakilan Jim Himes (D-CT) muncul sebagai pendukung utama, dengan alasan kurangnya bukti pelanggaran di bawah pemerintahan saat ini. Namun, Himes menghadapi tekanan yang semakin besar dari konstituen yang menuduhnya melakukan pengawasan tanpa jaminan.
“RUU ini hanya memerlukan beberapa pejabat pemerintahan Trump untuk mencentang kotaknya. Hal ini selalu mengarah pada lebih banyak pelanggaran, bukan lebih sedikit.”
— Senator Ron Wyden
Kesimpulan
Usulan otorisasi ulang FISA berupaya menyeimbangkan kebutuhan keamanan nasional dengan masalah privasi melalui serangkaian lapisan pengawasan baru. Namun, jika RUU ini tidak mewajibkan adanya surat perintah penangkapan dan melemahkan independensi personel pengawas, maka RUU tersebut pada akhirnya akan mempertahankan pelanggaran pengawasan yang telah diatur oleh undang-undang tersebut.
